Sabtu, 19 Oktober 2019

Penegakan Hukum Diperlukan, jika Masih Ada Peredaran dan Penjualan SIM Card Zain


Setelah Komisi I DPR, Ombudsman RI, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) protes keras terhadap penjualan SIM card operator seluler asal Saudi Arabia Zain, akhirnya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menerbitkan surat edaran yang melarang para pedagang dan pelaku distribusi kartu perdana jasa telekomunikasi asing untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Dalam surat edaran BRTI No 2 Tahun 2019 itu, disebutkan pelarangan tak hanya SIM card Zain, tapi juga kartu perdana telekomunikasi dari negara lain yang serupa dengan Zain, yang jumlahnya cukup banyak dan dipasarkan melalui distributor dengan modus penyewaan MIFI juga diharamkan peredarannya.

Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah BRTI yang melarang para pedagang dan pelaku distribusi kartu perdana jasa telekomunikasi dari negara lain beroperasi di Indonesia. Legislator ini berharap surat pelarangan BRTI tersebut diikuti dengan tindakkan konkrtt lain dengan mengajak aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian untuk melakukan penindakan.

Jika ada para pelaku usaha yang masih melakukan distribusi dan penjualan SIM card dari negara lain harus dikeluarkan surat peringatan dan segera ditindak oleh pihak kepolisian, ujar Evita dalam keterangan persnya, kemarin.

Hal senada juga diutarakan Ahmad Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman RI. Menurutnya, jika regulator sudah mengeluarkan surat larangan, harus diikuti dengan penindakan hukum, jika ada para pihak yang masih melanggar. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah tak akan berdampak apa pun jika tidak diikuti dengan penegakan aturan dan penindakkan bagi oknum yang masih melanggar.

Jika kemarin masih ada beda pendapat penanganan SIM card dari perusahaan telekomunikasi negara asing, kami masih bisa pahami. Namun kini dengan surat pelarangan BRTI sudah bisa dijadikan dasar yang kuat untuk melakukan penindakan, jika masih ada pelaku usaha yang bandel. Pihak kepolisian harus segera bertindak jika ada yang melanggar, termasuk seluruh distributor dan penjualan SIM card asing di Indonesia, ermasuk yang menggunakan MIFI, ujarnya.

Dari pengamatan di beberapa embarkasi haji, hingga kini distribusi dan penjualan SMI card operator Zain masih berjalan. Mereka tak mengindahkan larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Para distributor tersebut masih dengan bebas melakukan kegiatan pembagian SIM Card dan zainpenjualan paket data. Padahal pekan lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan larangan penjualan sementara kartu SIM milik Zain di Indonesia. 

0 komentar:

Posting Komentar