Minggu, 13 Oktober 2019

Pemerintah Didesak Segera Bahas RUU PDP


Program Koordinator ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, mengatakan pemerintah sudah saatnya membahas RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) bersama DPR RI. RUU PDP ini harusnya masuk dalam program legilasi nasional (Prolegnas) 2019.

"Akan tetapi, sampai Juli 2019, DPR mengatakan belum menerima draft RUU PDP dari pemerintah," katanya usai acara diskusi Darurat Perlindungan Data Pribadi di Jakarta.

Dilanjutkannya, sejauh ini draft tersebut masih ada di Sekretariat Negara (SetNeg) untuk dilakukan harmonisasi. Namun, karena lamanya belum dibahas, terdengar kabar bahwa hal itu masih dilakukan pembahasan oleh internal pemerintah. Kemungkinan, katanya, ada semacam ego sektoral antar kementerian.

"Dan kita tahu, bahwa 2 bulan lagi, masa bakti anggota DPR akan selesai. Kita berharap, sebelum masa alih DPR, harapannya sudah selesai," jelasnya.

Maka itu, pihaknya bersama SafeNet meminta agar Presiden Jokowi memberikan perhatian serius untuk memastikan bahwa dokumen RUU PDP dapat segera diserahkan kepada DPR untuk dibahas di tahun ini.

Sementara itu, Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, mengatakan, bila pemerintah masih menahan-nahan draft RUU PDP untuk dibahas bersama DPR, maka sama saja pemerintah membangun ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

"Di sisi lain pemerintah dorong ke era digital. Makin banyak penawaran menggiurkan online tapi perlindungan tidak ada. Kita semua sangat peduli terhadap UU PDP. Ini untuk semua orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sosial di Indonesia," terangnya. 

0 komentar:

Posting Komentar